MANADO- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, SH, MH menegaskan komitmen mereka untuk tetap mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, meski saat ini sesuai arahan pemerintah pusat tengah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Gubernur Yulius Selvanus, yang akrab disapa YSK, menyampaikan bahwa kondisi fiskal nasional yang sedang mengalami pengetatan membuat seluruh pemerintah daerah, termasuk Sulut, harus lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi komitmen pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tetap fokus pada program-program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur strategis. Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto, jangan mengorbankan kebutuhan dasar rakyat hanya karena alasan efisiensi,” ujar YSK kepada Reportasekawanua.
Sementara itu, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menambahkan bahwa sesuai arahan Gubernur YSK. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah provinsi memberi manfaat nyata. Ia juga menyebutkan bahwa program-program yang menyentuh langsung masyarakat desa dan pesisir tetap akan dilanjutkan, termasuk subsidi pertanian, bantuan nelayan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil.
Fokus Pembangunan Berkelanjutan
Menghadapi semester kedua tahun 2025, Gubernur YSK, menargetkan percepatan pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata sebagai pilar ekonomi Sulut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Efisiensi bukan berarti stagnasi. Justru kami sedang memastikan agar pembangunan berkelanjutan bisa berjalan dengan lebih tepat sasaran,” pungkas Gubernur.
Bantah Kegiatan Seremonial
Wagub Victor membantah tudingan dari segelintir pihak yang menilai pemerintahannya terlalu banyak menggelar kegiatan seremonial yang menyedot anggaran.
“Kami terbuka untuk dikritik, tapi harus berdasarkan fakta. Kegiatan seremonial yang kami lakukan memiliki konteks penting, seperti peluncuran program prioritas, penyaluran bantuan, atau momen strategis yang memang perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat,” tegas Wagub.
Ia menambahkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sering kali menjadi momen untuk mempererat komunikasi antara pemerintah dan rakyat, sekaligus transparansi dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, Pemprov Sulut juga telah menginstruksikan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memprioritaskan efisiensi operasional dan memangkas anggaran perjalanan dinas serta kegiatan non-prioritas. (jekly)
