Dr. Herwyn J. H. Malonda saat menyampaikan materi dalam kuliah tamu di Aula Pedagogik FIPP UNIMA, Kamis (7/5/2026). Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal demokrasi di Indonesia melalui literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif. (Foto: Istimewa)
TOMOHON – Dalam rangka merefleksikan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) Universitas Negeri Manado (UNIMA) menggelar kegiatan kuliah tamu Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan mengangkat tema “Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Literasi Demokrasi dan Partisipasi Politik Mahasiswa”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pedagogik FIPP UNIMA, Kamis (7/5/2026), dan menghadirkan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H., sebagai narasumber utama bersama dengan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dr. Wenly Lolong, M.H, yang juga dosen Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA.
Kuliah tamu ini diikuti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga para pimpinan di lingkungan FIPP UNIMA. Suasana diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang terlihat aktif mengikuti pemaparan materi maupun sesi tanya jawab.
Dekan FIPP UNIMA, Dr. Aldjon Dapa, M.Pd secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran demokrasi dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi saat yang tepat untuk memperkuat literasi demokrasi di kalangan mahasiswa, terutama di tengah perkembangan sosial dan politik yang terus berubah.
“Mahasiswa harus menjadi generasi yang kritis, cerdas, dan aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Kampus tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kesadaran sosial,” ujarnya.
Ia juga berharap melalui kegiatan kuliah tamu tersebut, mahasiswa mampu memahami pentingnya partisipasi politik yang sehat serta mampu menjadi agen edukasi demokrasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Dr. Herwyn J. H. Malonda menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Ia menyebut mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.
Menurut Herwyn, literasi demokrasi tidak hanya berbicara soal pengetahuan teknis mengenai pemilu dan politik, tetapi juga mencakup kesadaran kritis untuk ikut mengawasi jalannya demokrasi secara partisipatif.
“Mahasiswa harus hadir sebagai kelompok intelektual yang mampu menjaga demokrasi tetap sehat. Partisipasi politik bukan hanya datang ke TPS saat pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya mahasiswa, ikut mengawasi proses demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan demokrasi di era digital, termasuk maraknya penyebaran informasi hoaks, politik identitas, hingga rendahnya partisipasi politik generasi muda yang dinilai dapat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Karena itu, Herwyn mengajak civitas akademika UNIMA untuk membangun budaya demokrasi yang cerdas melalui pendidikan politik yang sehat, literasi digital, serta pengawasan partisipatif terhadap setiap tahapan pemilu.
Dalam sesi diskusi, sejumlah mahasiswa tampak antusias menyampaikan pertanyaan terkait peran generasi muda dalam pengawasan pemilu, tantangan demokrasi digital, hingga strategi meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.
Kegiatan kuliah tamu tersebut menjadi bagian dari komitmen UNIMA dalam memberikan wawasan praktis dan kontekstual kepada mahasiswa di luar proses pembelajaran formal di kelas. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu RI.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan civitas akademika UNIMA dapat menjadi motor penggerak partisipasi politik yang sehat, kritis, dan cerdas di tengah masyarakat, sekaligus mampu berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
(Abner)






